Perbup "Abal-abal" Jadi Temuan BPK RI, Ini Rincian Alokasinya..!

moralsitepu, 11 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

KARO - Demi Memuluskan "permainan" Anggaran untuk menggerogoti Kas Keuangan Pemerintah Daerah ternyata berbagai jurus dan trik dapat disulap dan disetting untuk menjalankan skenario yang tentunya adegan itu disutradarai para pejabat Profesional.

Sebagaimana yang berlaku di Kabupaten Karo yang termuat dalam Peraturan Bupati (Perbup) Karo, Nomor 48 Tahun 2018 Tentang kriteria dan besaran pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo tahun anggaran 2019 telah ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2018 ditanda tangani Bupati Karo, Terkelin Brahmana.  Juga, telah diundangkan di Kabanjahe pada hari itu juga dan ditambahkan dalam Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 dengan 48.

Dalam catatan dugaan korupsi "berjamaah" itu kabarnya sudah dalam daftar hitam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.

Total Anggaran Tahun 2019 yang memakan miliaran rupiah itu, sepertinya sudah mulai terendus dan tidak tertutup kemungkinan praktek bagi-bagi "dosa" (uang) rakyat ini bergulir ke ranah hukum.

Peraturan No 48 Tahun 2018 menguatkan sinyalir ABS (Agar Boss Senang)  berhasil mengucurkan dana  milyaran rupiah ke "Pundi-pundi" para petinggi terutama yang menduduki singgasana (Karo Satu) dan (Karo Dua), dengan rincian beda tipis. Bupati Karo tercatat berhak mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp 40 juta setiap bulannya.  Demikian juga dengan Wakil Bupati Karo berhak mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp 35 juta perbulan pada  masa berlakunya Perbup "abal-abal" ini.

Tidak hanya disitu, kucuran anggaran yang mengalokasikan Tentang kriteria dan besaran pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan dalam Peraturan Bupati No 48 Tahun 2018 itu juga melebar sampai ke sejumlah staf di Dinas PPKAD Kabupaten Karo.

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Karo, Andreasta Tarigan ketika dikonfirmasi diruang kerjanya Selasa (11/02/2020) sekitar pukul 09.58.WIB mengelak memberikan jumlah yang sudah dibayarkan. Ia hanya menjelaskan anggaran itu sudah diberlakukan (disuplai) sampai Oktober 2019 lalu.

"BPK sudah meminta untuk distop, karena harus meminta persetujuan Mendagri," kata Andreasta. Kepala Dinas PPKAD sambil menanyakan jumlah pagu kepada para stafnya juga menyarankan wartawan untuk melakukan konfirmasi ke inspektorat, karena menurutnya pihak Inspektorat lebih memiliki andil untuk merinci jawaban terkait total dana yang sudah dikucurkan.

"Sama dia kan ada hasil audit. Terkait audit, inspektorat kan bampernya Pemda ini, jangan nanti mereka tidak tahu peran mereka. Harusnya ditambah lagi irban untuk investigasi, karena peran mereka lebih besar, jangan nanti mereka anggap seperti yang sudah-sudah," kata Andreasta Tarigan dengan menggunakan bahasa daerah Karo.  

Tidak berhenti disitu saja, para awak media selanjutnya melakukan kunjungan ke Inspektorat Kabupaten Karo. Berhubung pimpinan Inspektorat Kabupaten Karo, Philimon A. S. Brahmana, SH, tidak berada diruang kerjanya, indonesiasatu.co.id menghubungi via Aplikasi WhatsApp sekira Pukul 10.40 WIB, dirinya menjawab sedang bertugas luar," Saya lagi dinas luar, nanti kita atur waktu," kata Philimon singkat.

 

Besaran Alokasi Perbup No. 48 Tahun 2018

Sesuai Peraturan Bupati Karo No 48 Tahun 2018 Tentang Kriteria dan besaran pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun anggaran 2019.

Besaran tambahan penghasilan yang diterima sejumlah pejabat daerah, yakni: Bupati Karo 40.000.000, Wakil Bupati Karo 35.000.000, Sekretaris Daerah 26.000.000, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karo 22.000.000, Kepala DPPKAD 20.100.000, Sekretaris DPPKAD 10.300.000. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 6.100.000, kepala subbagian keuangan perencanaan evaluasi dan pelaporan 6.100.000, staf sekretariat bpkpad 1.600.000.

Kemudian, kepala bidang anggaran bpkpad sebesar 10.100.000, kepala subbidang perencanaan anggaran 6.900.000, kepala subbidang pengendalian anggaran 6.900.000, kepala subbidang evaluasi dan pelaporan anggaran 6.900.000, staf bidang anggaran 1.800.000.

Kepala bidang akuntansi dan aset daerah bpkpad 10.100.000, kepala subbidang akuntansi dan pelaporan 6.900.000, kepala subbidang perbendaharaan 6.900.000, kepala subbidang penatausahaan barang milik daerah 6.900.000, staf bidang akuntansi dan aset 1.800.000.

Kepala bidang pendapatan bpkpad 9.100.000, kepala subbidang pendapatan asli daerah 6.100.000, kepala subbidang dana perimbangan 6.100.000, kepala subbidang pembukuan dan pelaporan 6.100.000, staf bidang pendapatan 1.400.000.

Kepala bidang PBB - P2 Bpkpad 8.000.000, kepala subbidang PBB-P2 wilayah-I 5.200.000, kepala subbidang PBB- P2 Wilayah II 5.200.000, Kepala Subbidang PBB-P2 Wilayah III 5.200.000, Staf Bidang PBB-P2 1.300.000. Eselon IV.A Pada UPT 3.100.000, Eselon IV.B Pada UPT 2.500.000, Staf pada UPT 1.100.000, dan kuasa BUD sebesar 2.000.000. (Moral Sitepu)

 

 

 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu