Realisasi Perbup 48 Tahun 2018 Tembus 2 Miliar Lebih

moralsitepu, 13 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

KARO - Peraturan Bupati (Perbup) Karo No 48 Tahun 2018 Tentang kriteria dan besaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang disebut-sebut produck "abal-abal" itu menjadi pergunjingan di tengah masyarakat.

Melalui kepala Inspektorat, Philimon A.S Brahmana, SH, yang dikonfirmasi indonesiasatu.co.id di ruang kerjanya, Kamis (13/02/2020), sesuai temuan BPK RI terkait Perbup No 48 Tahun 2018 menjelaskan dana yang sudah dibayarkan sebesar Rp 2.289.400.000,-.

"Menurut temuan BPK RI perwakilan Sumatera Utara, jumlah yang sudah dibayarkan per Oktober sebanyak 2.289.400.000, namun dalam temuan itu tidak dirinci siapa penerima dan berapa.  Tetapi sepertinya teman -teman wartawan sudah bisa menghitungnya," katanya.

Edisi pemberitaan sebelumnya, meski Peraturan Bupati No 48 Tahun 2018 ini berhasil "merampok" Kas Keuangan Daerah Kabupaten Karo dalam jumlah miliaran rupiah, Perbup ini juga dinilai cacat Hukum yang akhirnya berujung di pangkuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, karena tanpa restu Mendagri.

Dalam jawaban dan keterangan terkait pertanyaan wartawan kepada Kadis PPKAD, Andreasta Tarigan, menyangkut angka-angka realisasi anggaran, dirinya mengarahkan para wartawan untuk mempertanyakan hal itu ke Inspektorat.

Padahal, menurut sejumlah sumber, pihak DPPKAD yang lebih pantas dan memahami jumlah yang telah direalisasikan adalah Dinas itu sendiri. Dan sesuai mekanisme, untuk merealisasikannya tentu harus ditanda-tangani oleh kepala kepala Dinas itu juga. 

Kemudian, Kepala Inspektorat juga menggapi, Peraturan Bupati yang menjadi temuan BPK itu, kurangnya kajian dan tidak sesuai regulasi,"Berdasarkan temuan BPK RI ini Perbup nomor 48 tahun 2018 itu tidak sesuai dengan regulasi. Kurangnya kajian dan kurangnya pertimbangan hukum," jelasnya. 

Berdasarkan lampiran Perbup 48  Tahun 2018 itu, termuat nama Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH berhak menerima tambahan penghasilan sebesar Rp 40 juta dan Wakil Bupati Karo, Cory S Sebayang menerima Rp 360. (Moral Sitepu)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu